RIAU MERDEKA - Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan menggelar audiensi bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau di ruang rapat lantai IV (Empat) Kantor Bupati, Tembilahan, Kamis (30/3/2017) siang.

Audiensi yang digelar dalam rangka menerima masukan sebagai bahan evaluasi terkait percepatan tingkat partisipasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Riau 2018 tersebut, dihadiri oleh Komisioner dan beberapa kepala divisi KPU Provinsi Riau, komisioner KPU Kabupaten Inhil serta beberapa kepala atau perwakilan dari organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil.

Pada audiensi tersebut, Bupati Inhil, HM Wardan, memberikan gambaran hasil pelaksanaan inventarisasi jumlah pemilih untuk kemudian dijadikan acuan pada penetapan pemilih tetap dalam Daftar Pemilih Tetap Pilkada tahun 2018 mendatang.

"Jika dibandingkan, data estimasi jumlah pemilih tetap tahun 2018 mendatang dengan Pilpres tahun 2014 lalu, terlihat adanya kenaikan meski tidak signifikan. Pada tahun 2014 dalam DPT ada sekitar 510.299 orang jumlah pemilih tetap, sedangkan untuk Pilkada tahun 2018 mendatang diperkirakan ada 520.030 orang pemilih tetap yang akan berpartisipasi," papar HM Wardan.

Kenaikan jumlah pemilih tetap pada Pilkada tahun 2018 mendatang, diklaim HM Wardan, secara linier, disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Inhil.

Dari hasil koordinasi dengan pihak KPU Kabupaten Inhil, peningkatan jumlah pemilih tetap yang terjadi, akan beriringan dengan bertambahnya jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang tersebar pada setiap wilayah di Kabupaten Inhil.

Pada Pilpres yang diselenggarakan tahun 2014 lalu terdapat sebanyak 1.589 TPS, sementara pada Pilkada tahun 2018 mendatang diprediksi akan bertambah menjadi 1.610 TPS.

Guna mensukseskan penyelenggaraan Pilkada serentak pada tahun 2018 mendatang, HM Wardan mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Inhil akan menggelontorkan dana sebesar Rp 12 miliar dalam bentuk hibah kepada KPU Kabupaten Inhil melalui APBD tingkat II (Dua) kabupaten/kota.

"Kami sudah mempersiapkan dana Rp 12 miliar dalam postur APBD Inhil tahun 2017. Kami concern dalam hal penyelenggaraan Pilkada ini, meski hanya bisa meng-cover lebih kurang 26 persen dari total kebutuhan dana Pilkada yang sebesar Rp 45 miliar," ungkap HM Wardan.

Dalam penyelenggaraan Pilkada kali ini, jelas HM Wardan, terjadi lonjakan kebutuhan dana yang begitu signifikan hingga mencapai 100 persen lebih, dari sebelumnya yang hanya membutuhkan dana sebesar Rp 20 miliar.

Tak hanya itu, demi mensukseskan penyelenggaraan Pilkada tahun 2018, diungkapkan HM Wardan, Pemerintah Kabupaten Inhil melalui Badan Keselamatan Bangsa, Politik dan Lingkungan Masyarakat juga akan mengucurkan dana sebesar Rp 500 juta yang dialokasikan untuk menunjang segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan.

"Ada juga dana yang dialokasikan sebesar Rp 500 juta untuk menunjang kegiatan, seperti rehabilitasi gedung kantor, semenisasi halaman gedung, perbaikan pagar dan sebagainya. Dana tersebut diusulkan sebesar Rp 600 juta," ungkap HM Wardan.

Sedangkan dana sosialisasi Pilkada ke seluruh kecamatan di Inhil, kata HM Wardan, tidak masuk dalam postur APBD 2017 akibat kurangnya pemantauan dalam proses penyusunannya. Untuk itu, Pemkab Inhil akan kembali mengusulkan dana sosialisasi tersebut pada rancangan APBD Perubahan tahun 2017 yang akan dilaksanakan beberapa bulan mendatang.

Dalam hal teknis, khususnya yang menyangkut penyebarluasan informasi dan publikasi, HM Wardan menyarankan kepada KPU Kabupaten Inhil untuk berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik (Diskominfopersantik) dan Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Inhil.

"Silahkan untuk KPU Inhil memanfaatkan fasilitas Diskominfopersantik maupun humas guna penyebarluasan informasi. Ini semua demi kelancaran penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2018 mendatang," saran HM Wardan.

Kepala Divisi Sosialisasi KPU Provinsi Riau, Nurhamin, mengatakan, Kabupaten Inhil merupakan kabupaten keempat yang dikunjungi untuk audiensi.

"Sebelumnya, ada Kabupaten Rohil, Pelalawan, Inhu. Kami ucapkan terima kasih atas terpenuhinya fasilitasi penyelenggaraan Pilkada gubernur dan wakil gubernur Riau tahun 2018 mendatang," ucapnya.

Dari hasil evaluasi, sambung Nurhamin, KPU Provinsi Riau mendapat kesimpulan, secara geografis Kabupaten Inhil termasuk dalam kategori daerah rawan jarak.

Mengatasi hal tersebut, KPU Provinsi Riau menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Inhil menggagas pembentukan Kampung Pemilu atau Desa Sadar Pemilu.

"Diharapkan ada peningkatan partisipasi pemilih dalam Pilkada 2018 mendatang. Sebab, dalam Kampung Pemilu atau Desa Sadar Pemilu tersebut, masyarakatnya akan difokuskan pada peningkatan pengetahuan tentang Pemilu, bersikap dalam menyambut Pemilu dan persiapan administratif dalam menyambut Pemilu yang akan menjadi indikator persiapan dalam menghadapi Pilkada secara keseluruhan," kata Nurhamin.

Nurhamin menjelaskan, yang dimaksud dengan perilaku sadar pemilu oleh masyarakat dalam Pemilu dapat terlihat dari pemilih yang datang ke TPS, meski tidak memperoleh undangan dari pihak penyelenggara.

Dari sisi sosial, dibeberkan Nurhamin, tingkat kerawanan penyelenggaraan Pilkada di Inhil diprediksi rendah. Hal ini dikarenakan rasa solidaritas sesama masyarakat Inhil yang begitu kuat.

"Apalagi di Inhil, tokoh masyarakatnya masih bisa diajak bermusyawarah," ujar Nurhamin.

Usai penyampaian, acara dilanjutkan dengan pemaparan rancangan draft tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 oleh Kepala Divisi Perencanaan KPU Provinsi Riau, Syapril Abdullah.(adv)