Kursi Ketua DPRD Riau Tak Baik Dibiarkan Kosong Terlalu Lama


RIAU MERDEKA - Keko­so­ngan kursi Ketua DPRD Riau yang sudah cukup lama dinilai secara isyarat kelembagaan  sangatlah tidak bagus. Hal itu juga membuat kondisi psikologis politik tidak stabil dalam kurun waktu yang cukup lama. Tidak hanya di tubuh internal Partai Golkar saja, namun juga bagi masyarakat.

"Seharusnya Ketua DPD I Golkar Riau Arsyadjuliandi Rachman dalam hal ini lebih mengedepankan kepentingan publik dibanding ke­pe­­n­tingan lain. Persoalan saat inikan usulan dari DPD I Golkar Riau tidak dikabulkan oleh DPP Golkar, hal itu juga karena terbelahnya kekuatan politik di tubun Golkar sendiri," kata pengamat politik Riau, Mexsasai Indra.

Menurut Mexsasai, terbelahnya kekuatan politik tersebut akibat tiga nama yang diusulkan dari DPD Golkar Riau tidak disetujui DPP dan justru nama lain yang dikeluarkan. Jika dilihat dari sisi kerugian, tentunya dari segi proses administrasi di internal DPRD tidak berjalan dengan normal.

"Meskipun sebenarnya kepemimpinan di DPRD itu bersifat kolektif kolegial, sehingga tidak mempengaruhi dalam hal pengambilan keputusan. Namun demikian tentunya kondisinya tidak akan sama ketika ada Ketua DPRD Riau atau tidak. Untuk itu hal ini seharusnya ketua DPD I Golkar Riau segera mengambil sikap tentang apa yang terjadi saat ini. Sehingga kepentingan publik tidak terganggu," ujarnya.

Seperti diketahui, sejak ditinggalkan Ketua DPRD Riau Suparman, yang mundur karena ikut Pilkada serentak 2015, hingga saat ini posisi Ketua DPRD Riau masih belum terisi. DPD I Golkar Riau mengusulkan 3 nama, Masnur, Erizal Muluk dan Supriati. Namun Ketua Harian Golkar Riau Nurdin Halid menyebutkan Septina Primawati yang disetujui DPP.[*]

TERKAIT