RIAU MERDEKA - Testimoni milik terpidana mati Fredi Budiman yang diungkap Koordinator KontraS Haris Azhar menjadi polemik di tanah air. Bahkan, akibat testimoni itu, nasib Haris mulai terancam setelah Polri, TNI dan BNN melaporkannya ke Bareskrim dengan tudingan pelanggaran UU ITE.

Haris menyesalkan langkah ketiga institusi negara yang lebih memilih melaporkannya ketimbang mendalami pengakuan Fredi. Setelah menyandang status terlapor, dia mengaku ragu jika Polri, TNI dan BNN mau mendalami testimoni tersebut.

Untuk membuktikan pengakuan Fredi, Haris berharap Presiden Joko Widodo menengarai langsung persoalan yang membentot perhatian publik itu. Jokowi diminta membentuk tim independen mendalami pengakuan Fredi tersebut.

"Kami menaruh harapan informasi yang kami sampaikan dan dukungan luas publik dan bentuk lainnya ditindaklanjuti oleh Presiden RI, di antaranya dengan membentuk Tim Independen Pemberantasan Mafia Narkoba di bawah koordinasi presiden," kata Haris di Kantor KontraS, Jakarta, Jumat (5/8).

Bukan tanpa sebab, desakan agar Jokowi membentuk tim independen membongkar dugaan adanya keterlibatan petinggi Polri, TNI dan BNN dalam bisnis barang haram itu digaungkan KontraS. Haris yakin masyarakat juga menantikan negara yang bersih, terbuka dan siap membela kepentingan umum dalam hal ini bersih dari kejahatan narkotika.

"Bukan wajah negara yang alergi terhadap informasi dan dorongan serta partisipasi rakyat dalam mendukung perbaikan dan penguatan kerja institusi negara seperti Polri, BNN dan TNI," ucap dia.

Pada kesempatan itu, Haris pun menegaskan jika testimoni Fredi diungkap ke publik bukan untuk menciderai citra institusi penegak hukum. Dia menjelaskan pesan Fredi diungkap agar Polri, TNI dan BNN mendapat informasi awal untuk mengungkap nama-nama pejabat yang diduga terlibat peredaran narkoba.

"Kami menegaskan publikasi cerita tersebut melalui unggahan media sosial melalui akun facebook KontraS pada Kamis 28 Juli 2016 adalah salah satu cari kami mengingatkan seluruh otoritas negara terkait dan juga memastikan publik mendapat informasi secara terbuka," tandas Haris. [merdeka]