ROKANHULU - Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dalam mewujudkan tata kelola atau manajemen Pemerintahan yang bersih, Pemkab Rohul akan melakukan sinergitas pengelolaan bersama Monitoring Center Prevention (MCP) yang ditaja oleh KPK, BPKP dan Mendagri.

Saat Launching MCP dan Rakor Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Nasional (Rakorwardanas), diikuti langsung Wakil Bupati Rohul H. Indra Gunawan mewakili Bupati Rohul H. Sukiman secara virtual dengan Mendagri Tito Karnavian, di ruang Vidcon Dinas Kominfo Rohul, Selasa (31/8/2021).

Turut juga dihadiri Sekda Rohul H. Abdul Haris S.Sos M.Si, Inspektur Daerah Inspektorat Rohul H. Helfiskar SH MH, Kadis DPMPD Rohul Margono S.Sos M.Si, Kepala Bapenda Rohul Elbizri SSTP dan OPD terkait lainnya.

Launching Sinergitas Pengelolaan Bersama MCP dan Rakorwardanas Tahun 2021 ini dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian.

Dalam kesempatan itu, Mendagri menyampaikan bahwa kegiatan launching sistem MCP ini merupakan kerjasama antara KPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Menteri Dalam Negeri dengan tujuan untuk melaksanakan pencegahan korupsi dan penyimpangan - penyimpangan lainnya.

Ia meminta seluruh kepala daerah yang ada di indonesia untuk dapat menugaskan kepada jajarannya masing-masing agar dapat terkoneksi dengan sistem MCP ini karena masih ada beberapa daerah yang belum terhubung.

Lebih lanjut, pihaknya mengatakan dalam melakukan tugas masing-masing, semua pihak diharapkan untuk melakukan yang terbaik, menciptakan suasana kerja yang harmonis baik dari daerah maupun dari pusat.

"Kita harus bisa menciptakan suasana kerja yang harmonis dan hubungan relasi yang bagus baik ke atas, para bupati, walikota dengan para gubernur. Gubernur dengan pemerintahan pusat maupun kesamping antar rekan kerja yang sejajar," imbuhnya.

Mendagri Tito Karnavian juga meminta efisiensi belanja harus benar-benar dilakukan dengan baik juga diperlukan kecerdasan untuk mencari peluang dalam mendapatkan pendapatan agar memudahkan semua pihak dan tidak memberatkan masyarakat.

"Semoga rakor ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk memperbaiki kinerja dalam manajemen pemerintahan kita masing - masing baik pusat maupun daerah," Harapnya.
Sumber : (MC/Kominfo)