RIAU MERDEKA - Indonesia dan Malaysia telah sepakat membentuk Council Palm Oil Producing Country (CPOPC). Organisasi tersebut bertujuan meningkatkan pemanfaatan kelapa sawit dan produk turunannya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli mengatakan, operasional Dewan Negara-negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit tersebut tinggal selangkah lagi setelah bertemu dengan menteri baru Malaysia.

"Dampaknya sangat positif. Pasca pembentukan CPOPC harga crude palm oil sudah meningkat lebih dari USD 100 per ton. Sementara harga komoditas lainnya belum meningkat. Hal itu dikarenakan Indonesia dan Malaysia jika bergabung mampu menguasai pasar CPO dunia hingga 85 persen," kata Rizal Ramli di Jakarta, Rabu (27/7).

Bagi Indonesia, pembentukan CPOPC ini menjadi langkah positif dan ditanggapi dengan serius oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2016 Pengesahan Charter Of The Establishment Of The Council Of Palm Oil Producing Countries/CPOPC (Piagam Pembentukan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit).

Rizal mengaku di bidang CPO, Indonesia tidak berkompetisi dengan Malaysia melainkan bekerjasama karena kedua negara percaya melalui kerja sama ini dapat mengendalikan pasar CPO dunia.

"Ini hanya satu kali pertemuan lagi antara menteri baru Malaysia dan kami. Setelah itu organisasinya akan mulai betul-betul operasional. Kami menginginkan agar supaya Malaysia dan Indonesia semakin bekerjasama tidak hanya dalam bidang CPO tapi juga bidang lainnya," ujarnya.

Rizal mendesak Pemerintah Malaysia untuk mempercepat realisasi operasional CPOPC itu. "Kita tidak ingin kehilangan waktu lagi. Harus ada urgensi dari semua pihak yang terlibat, karena kita menghadapi banyak tantangan di industri kelapa sawit," tegas dia.

Organisasi CPOPC nantinya akan memiliki sekretariat yang diputuskan berada di Indonesia. Keberadaan secretariat ini penting karena ada tim manajemen, agar koordinasi strategis dalam peningkatan produktifitas CPO dan koordinasi dalam menghadapi dunia internasional dapat mudah dan cepat diatasi.

"Karena organisasi ini gabungan tentu dari segi modal akan ditanggung bersama dan personel akan diisi oleh eksekutif dari Indonesia dan Malaysia," tambahnya.

Untuk mempercepat realisasi itu, Rizal berharap isu ini dapat dibahas dan ditindaklanjuti ketika Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Najib mengunjungi Jakarta pada akhir bulan Juli ini untuk menghadiri Forum Dunia Ekonomi Islamic yang rencananya berlangsung dari tanggal 1 Agustus sampai 4 Agustus 2016.

"Saya ingin menekankan kembali kepada beliau bahwa Indonesia tetap berkomitmen dan serius. Kami juga berharap bahwa Malaysia akan memiliki sikap yang sama," kata Rizal.

Sebelumnya, Rizal Ramli mengatakan bahwa kedua negara sepakat kelapa sawit merupakan komoditas strategis. Untuk itu, perlu kebijakan jangka panjang untuk menjaga komoditas tersebut tidak bernasib seperti gula yang saat ini harus impor.

"Kenapa dari segi penciptaan lapangan pekerjaan, dari segi pendapatan devisa, peningkatan kesejahteraan 50 persen petani sawit adalah petani kecil," kata dia.

Dia menambahkan kedua negara sepakat melakukan harmonisasi standar. Kemudian, memperbaiki kualitas pengembangan kelapa sawit.

"Keempat memperbaiki research palm oil untuk tingkatkan nilai tambahnya. Kita juga akan mendukung untuk membangun green economic zone untuk beri nilai tambah dan produk turunan palm oil," pungkas dia.
[merdeka]