RIAUMERDEKA—Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jurnalis Online Indonesia (JOIN) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Palasroha Tampubolon menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah pusat, Selasa (7/4/2026). 

Hal itu terkait alokasi anggaran Dana Desa (DD) dari pusat yang dinilai belum memadai dan tidak signifikan dalam mendorong percepatan pembangunan di tingkat desa.

Dalam pernyataannya, ia menilai bahwa keterbatasan anggaran yang diterima desa setiap tahunnya berdampak langsung terhadap terhambatnya berbagai program pembangunan.

"Bayangkan, pada periode Presiden Jokowi, anggaran Dana Desa tiap-tiap Desa di Rohul diatas Rp 1 Miliyar, namun saat ini hanya tinggal sekitar Rp 300 juta, baik infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat,"kata dia.

Kondisi ini, menurutnya, berpotensi menimbulkan stagnansi pembangunan yang berkepanjangan disetiap desa di Kabupaten Rohul.

“Dana desa seharusnya menjadi motor penggerak utama pembangunan dari bawah. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa anggaran yang tersedia masih jauh dari cukup untuk menjawab kebutuhan masyarakat desa yang terus berkembang,”ujarnya.

Ia juga menyoroti adanya ketimpangan antara harapan pemerintah pusat dalam mendorong kemandirian desa dengan realisasi anggaran yang dinilai belum optimal. 

Banyak desa, kata dia, harus memprioritaskan kebutuhan dasar sehingga program-program inovatif dan pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak berjalan maksimal.

Lebih lanjut, Ketua DPD JOIN Rohul mengingatkan, bahwa jika kondisi ini terus dibiarkan, maka tujuan pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan di wilayah pedesaan akan sulit tercapai. 

Ia mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengalokasian dana desa, termasuk mempertimbangkan peningkatan anggaran yang lebih proporsional sesuai kebutuhan riil di lapangan.

Selain itu, ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan aparatur desa, untuk lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran yang ada, sehingga setiap rupiah dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.

“Perlu ada sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa. Tidak hanya soal penambahan anggaran, tetapi juga bagaimana pengelolaannya bisa lebih efektif dan tepat sasaran,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, ia berharap agar pemerintah segera mengambil langkah konkret guna memastikan pembangunan desa tidak mengalami stagnansi, melainkan terus bergerak maju sebagai fondasi utama pembangunan nasional.
(RED/Pal)