RIAUMERDEKA-Meskipun Debat Calon Presiden (Capres) telah memasuki tahap ke tiga Minggu, 7 Januari 2024, Namun ketiga Pasangan Calon (Paslon) Capres tersebut tidak ada mengangkat soal pencabutan Moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB).

Pasalnya, sejumlah daerah Kabupaten dan Provinsi di Indonesia masih terus berupaya berjuang, untuk mewujudkan DOB atau pemekaran daerah sebagai bentuk percepatan pembangunan yang berkeadilan.

Sebab, Sejak Tahun 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Moratorium (pemberhentian sementara) pemekaran atau pembentukan daerah otonom baru.

Dimana UU No. 23 Tahun 2014 hanya menentukan 2 (dua) persyaratan untuk memekarkan satu daerah. Selain itu UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa apabila satu daerah akan dimekarkan, maka daerah tersebut harus melalui tahapan daerah persiapan.

Banyak yang menunggu, Ketiga atau salah satu Paslon Capres akan mengulas tentang pemekaran daerah baru dan mencabut Moratorium yang dinilai menarik untuk dicermati oleh Masyarakat.

Itu sebabnya, Ketua Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli (PPPT) Yonge Sihombing, S.E., M.B.A", telah membagikan 1000 buah Buku yang berjudul, “Jokowi The Most Effective Economic Leader in The World”.

Sebagai bukti kecintaannya akan Danau Toba, Yonge membagikan Buku ke 8 Kabupaten seputaran danau toba, dengan harapan akan mendapat perhatian khusus dari Presiden RI Jokowi.

Tujuan surat dan buku tersebut untuk memohon kepada Presiden Jokowi, agar Mencabut Moratorium pemekaran Daerah Otonomi Baru, sekaligus menyetujui Usulan Pembentukan Provinsi Tapanuli (PROTAP).

Sebelumnya Launching buku tersebut, Yonge sudah mengundang 50 orang terkaya, 50 Dubes Luar Negeri dan beberapa petinggi partai dan tokoh Nasional.

Perjuangan Ketua Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli (PPPT) Yonge Sihombing, S.E, M.BA adalah salah satu bukti, betapa sulitnya mewujudkan pemekaran daerah yang di inginkan Masyarakat.

Beberapa usulan pemekaran diantaranya, Provinsi Aceh Leuser Antara, Provinsi Aceh Barat Selatan, Provinsi Kepulauan Nias, Provinsi Tapanuli, Provinsi Sumatera Tenggara, Provinsi Sumatera Timur, Provinsi Riau Pesisir, Provinsi Sumatera Tengah, Provinsi Kepulauan Riau Barat dan sejumlah usulan pemekaran daerah lainnya.

Tidak disinggungnya Moratorium DOB, Karena tema  debat yang dipersiapkan oleh panelis yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan. 

Tentunya diharapkan pada sesi Debat berikutnya, akan ada materi terkait pemekaran daerah atau DOB, oleh masing-masing Paslon Capres, sehingga dapat diketahui gambaran DOB dimasa mendatang.

Oleh : Palasroha Tampubolon
Pimred Riaumerdeka.com