RIAUMERDEKA-Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), paradigma adalah model dalam teori ilmu pengetahuan. Tak hanya itu saja, dalam percakapan sehari-hari, istilah paradigma adalah berpikir.

Sebab, paradigma merupakan model utama, pola, ataupun metode untuk meraih beberapa jenis tujuan. Dengan Membangun Paradigma Baru bisa membendung hegemoni kekuasaan, khususnya pada momen tahun politik 2024.

Pasalnya, Tahun 2024 adalah tahun politik dan agenda pesta demokrasi yang patut di sambut dengan hati yang penuh riang gembira. Adapun agenda pesta demokrasi, meliputi Pemilihan Caleg DPRD tingkat Kabupaten/Kota Madya, Caleg DPRD tingkat Provinsi dan Caleg DPR RI.

Kemudian Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), dilanjutkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Gubernur, Bupati dan Walikota. Tentunya penting untuk mengenal rekam jejak (Track Record), Calon DPR dan sosok Vigor calon pemimpinnya.

Sudah saatnya Masyarakat cerdas, arif dan bijaksana dalam menentukan pilihan sesuai Visi-Misi dan Program yang ditawarkan oleh Wakil dan Pemimpin dimasa mendatang. Tentunya orientasi program tersebut dapat diterima akal sehat bukan hanya program janji dan mimpi.

Tentunya, setiap program bisa dihitung anggaran dan sumbernya pembiayaannya. Misalnya, Program makan gratis dan bagi-bagi Susu dari Paslon Capres Nomor 2, tentunya Masyarakat mesti tahu kemana arah dan orientasi dari program tersebut.

Selanjutnya, Salah satu program dari Paslon Nomor 1, adalah membangun 40 Kota setara Jakarta. Sehingga dapat menampung jumlah penduduk, dan kemampuan terjaganya lingkungan yang sehat, kenyamanan bagi seluruh penduduk.

Sementara Calon Presiden Nomor Urut 3, Meluncurkan program 1 keluarga miskin 1 sarjana merupakan solusi dari pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi di Indonesia.

Menghadirkan internet gratis di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan ini dinilai akan memberikan dampak positif bagi pendidikan dan ekonomi masyarakat. Kemudian program SMK Gratis langsung kerja untuk keluarga miskin.

Kemudian program KTP Sakti, dapat menjadi solusi untuk penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, karena profil yang digunakan berasal dari data diri yang tercantum pada KTP.

Namun dari ketiga Paslon Presiden tersebut tidak ada yang menyinggung mengenai pencabutan Moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB), yang banyak di tunggu-tunggu masyarakat akan pemekaran, dalam rangka percepatan pembangunan daerah.

Penulis : Palasroha Tampubolon
Pemimpin Redaksi Riaumerdeka.com