Tak Punya Adminduk Rohul

Buruh PT RAS Belum Semua Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan

Editor : Palasroha Tampubolon

RIAUMERDEKA-PT Riau Anugrah Sentosa (RAS) di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) belum sepenuhnya mendaftarkan Buruh Harian Lepas (BHL) nya ke BPJS Ketenagakerjaan. Pasalnya, Sejumlah Karyawan BHL PT RAS tersebut tidak memiliki Administrasi Kependudukan yang jelas.

"Terkendalanya pendaftaran karyawan BHL ke BPJS Ketenagakerjaan disebabkan, Belum sepenuhnya memiliki Indentitas Rokan Hulu. Inilah yang membuat belum sepenuhnya terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, "Kata Kepala Tata Usaha (KTU) PT.RAS Punguan Sianturi kepada wartawan Riau Merdeka Com (RMC) melalui pesan WhatsApp, Selasa (28/9/2021).

Kendati demikian pihak perusahaan PT.RAS berjanji akan berupaya untuk memastikan seluruh karyawannya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap.

"Itu sebabnya beberapa waktu yang lalu, Pihak Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Rokanhulu melaksanakan perekaman di kantor Camat Bonai Darussalam. Namun belum terakomodir seluruhnya, "Pungkasnya.

Salah seorang karyawan PT.RAS yang tidak bersedia disebutkan namanya mengatakan masih banyak hak nya sebagai karyawan yang belum diperoleh.

"Jangankan BPJS Ketenagakerjaan, Hak hak Normatif kami aja masih banyak yang belum diberikan perusahaan, "Ungkap Buruh PT RAS yang sudah 11 tahun bekerja di Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit tersebut.

Untuk diketahui, Ketentuan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2021, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Bupati (Perbup) Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2019.

Kepala BP Jamsostek Pasir Pengaraian Ridwan Lubis mengatakan, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Peyelenggara Jaminan Sosial Pasal 14, Setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial.

Pasal 19 ayat (2) Pemberi kerja wajib membayar dan menyetorkan iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS dan Pasal 55 Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidanapenjara paling lama 8 ( delapan) Tahun atau pidana denda paling bayak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah.

(ESRA)