Jaminan Sosial Kades dan Perangkat Desa Sudah Dianggarkan di ADD

RIAUMERDEKA - Berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2021, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Bupati (Perbup) Rokan Hulu (Rohul) Nomor 4 Tahun 2019, Instruksi Bupati Rokan Hulu Nomor : 180/SETDA-HK/3/2021 menegaskan, Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa telah dianggarkan melalui Alokasi Dana Desa (ADD).

Hal itu disampaikan Kepala Cabang BPJAMSOSTEK Kabupaten Rokan Hulu ( Rohul) Ridwan Lubis, kepada Riau Merdeka.Com diruang kerjanya, Jumat (10/9/2021).

Menurut Ridwan Lubis, Sesuai Perbup Nomor 4 Tahun 2019, Pasal 9 ayat 1 menyebutkan, Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan Jaminan Sosial. Dan selanjutnya pada Pasal 2, Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pertama, Jaminan Kesehatan (JK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf a, dapat dianggarkan dalam APBDesa sebesar 5% x Siltap, atau setara dengan UMK dengan rincian, 3 % dari Alokasi Dana Desa; 2% dari Siltap /pekerja (Perangkat Desa.

Kedua, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf b, dapat dianggarkan setiap bulannya dalam APBDesa sebesar 0,24% x Siltap, atau setara dengan UMK yang dibiayai dari ADD.

Ketiga, Jaminan Kematian (JKM) sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf c, dapat dianggarkan setiap bulannya dalam APBDesa sebesar 0,3 x Siltap, atau setara dengan UMK yang dibiayai dari ADD.

Keempat, Jaminan Hari Tua (JHT) sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf d, dapat dianggarkan setiap bulannya dalam APBDesa sebesar 5,7% x Siltap, atau setara dengan UMK dengan rincian biaya : 2% dari Alokasi Dana Desa, 1% dari tenaga kerja (Perangkat Desa).

Kelima, Jaminan Pensiun (JP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf e, dapat dianggarkan setiap bulannya dalam APBDesa sebesar 3% x Siltap, atau setara dengan UMK dengan rincian biaya : 2% dari Alokasi Dana Desa,1% dari tenaga kerja (Perangkat Desa).

Selanjutnya disebutkan, Bahwa besaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat, (1), (2), (3), (4) dan (5) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati. Kemudian pemberian jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penulis : (Palasroha Tampubolon)