RIAU MERDEKA / Otonomi / Dinas PMD Riau Gelar Rakor P3MD Periode Pertama

Dinas PMD Riau Gelar Rakor P3MD Periode Pertama

Otonomi - Redaksi |
Senin, 12/03/2018 - 15:06:23 WIB

RIAU MERDEKA - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Riau menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Periode 1 Provinsi Riau Tahun 2018 di Hotel Furaya, Rabu (28/2) yang lalu.

Dibuka oleh Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Ahmad Syah Harofie, mengungkapkan harapannya agar Rakor P3MD ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk tempat bertukar informasi Best Practice dan Bad Practice dalam pelaksanaan Dana Desa di 10 kabupaten di Provinsi Riau.

"Selain itu semoga pada Rakor ini dapat menjadi tempat sosialisasi aturan-aturan baru yang dikeluarkan Pemerintah Pusat dalam rangka pelaksanaan Dana Desa," ungkap Ahmad Syah.

Lebih lanjut Ahmad Syah menjelaskan bahwa Dana Desa tahun 2018 untuk 10 kabupaten di Provinsi Riau mencapai total Rp 1.261.971.953.000 untuk 1591 Desa, di mana bantuan Dana Desa per desa berkisar Rp 700 Juta hingga Rp 1 Milyar.

"Dinas PMD se-Provinsi Riau sendiri saat ini tengah fokus pada Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa dalam penggunaan Dana Desa untuk pembangunan, Anggaran Kementerian/Lembaga dan APBD," ujarnya.

Dijelaskan olehnya bahwa pelaksanaan program Padat Karya Tunai ini diperlukan kerjasama yang erat antara Pendamping Dana Desa dan Aparat Pemerintahan Desa, karena Pendamping Dana Desa memiliki peran penting dalam mensosialisasikan dan mengawal program Padat Karya Tunai di desa agar dapat terwujud.

Adapun Sasaran program Padat Karya Tunai ini, ungkap Ahmad Syah, adalah pemakaian tenaga warga desa, khususnya warga miskin untuk secara maksimal dalam Pembangunan Desa yang anggarannya minimal 30 persen berasal dari Dana Desa.

"Sementara untuk pengawasan pelaksanaan Dana Desa sendiri, dapat melibatkan Pemerintah Kabupaten, khususnya Camat yang berhubungan langsung dengan aparat Pemerintahan Desa," jelasnya.

Ahmad Syah kemudia mengungkapkan harapannya melalui Rakor P3MD ini dapat menghasilkan;

Pertama, Terjadinya persamaan persepsi tentang aturan pelaksanaan P3MD di seluruh Kabupaten di Provinsi Riau.

Kedua, Terwujudnya sinergitas antara aparat Pemda Kabupaten dengan Pemerintahan Desa dalam perencanaan pembangunan di desa.

Ketiga, Pelaksanaan Dana Desa tahun 2018 harus taat asas dan aturan sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti: UU, Permendagri, Permendes, PMK, serta Petunjuk Teknis yang mengaturnya.

Keempat, Usulan Perencanaan Pembangunan Desa harus berbasiskan RPJM Desa yang sudah disusun oleh Pemerintahan Desa.

Kelima, Program Padat Karya Tunai yang sudah dicanangkan Pemerintah Pusat dapat diterapkan pada Pelaksanaan Dana Desa tahun 2018.

Keenam, Apapun anggaran yang tercantum dalam APBDesa tahun 2018 semoga dapat terlaksana dengan baik dan memiliki bukti administrasi yang benar, termasuk batuan PEMDA Provinsi Riau sebesar Rp. 100 juta / desa.

Ketujuh, Kekurangan dalam pelaksanaan Dana Desa tahun sebelumnya, semoga dapat disempurnakan pada tahun 2018.

Kedelapan, Khusus bagi Tenaga Pendamping Profesional P3MD provinsi Riau yang dikontrak melalui Satker Dinas PMD Provinsi Riau jagalah kata Profesional, dampingilah desa dengan sebaik-baiknya dan ikhlas.

Kesembilan, Semoga di tahun 2018 pelaksanaan Dana Desa berjalan dengan baik dan tidak ada lagi penyelewangan dana dalam pelaksanaan Dana Desa.

"Semoga acara Rakor P3MD ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar, serta tujuan yang diharapkan dapat tercapai," tutup Ahmad Syah. (MC Riau/Zak)


(53) Dibaca - (0) Komentar

[ Kirim Komentar ]
Nama
Email
Komentar



(*Masukkan 6 kode diatas)

 
Redaksi | Info Iklan
Copyright 2012 cv. PARADIGMA MEDIA MERDEKA (PMM), All Rights Reserved